Salah Tangkap

Oleh : R Giryadi

Kepolisian Brasil tengah sewot atas beredarnya film The Elite Squad. Film ini merupakan film semi-rekaan yang bercerita tentang Bope — sebuah batalion khusus dari Polisi Militer Riode Janeiro. Film ini mengadaptasi ceritanya dari buku Elite da Tropa yang ditulis oleh sosiolog Luiz Eduardo Soares serta kisah langsung dari mantan kapten Bope, Andre Batista dan Rodrigo Pimentel.
Jose Padilha, sutradara The Elite Squad, menyatakan film ini dibuatnya sebagai sebuah bentuk perlawanannya atas aksi kekerasan dan peredaran obat-obatan terlarang dalam potret dari aparat kepolisian di Brasil.
Film ini sempat ditentang, karena mempermalukan citra polisi Brasil. Meski mendapat tentangan The Elite Squad, film yang mengangkat kisah korupsi, kekerasan, dan pembunuhan yang dilakukan aparat kepolisian Brasil, berhasil memboyong pulang trofi The Golden Bear sebagai simbol atas penghargaan film Terbaik di Festival Film Berlin (FFB) tahun 2008.
Padilha membuat film ini untuk memperlihatkan bagaimana negara ternyata telah membuat para petugas kepolisian terbagi ke dalam tiga sikap. Pertama, ada polisi yang korup, kedua, polisi yang diam saja, dan ketiga ada juga polisi yang bengis. Kontroversi atas hadirnya film drama ini ternyata tidak hanya muncul di festival film Berlin saja.
Gambaran dalam film itu hampir sama dengan apa yang terjadi di negeri ini. Kita ndak perlu menyajikan bukti. Sudah berentet bukti di depan mata, salah tangkap, salah hukum, bahkan salah tembak sering terjadi. Ini yang terkuak di media massa. Lalu berapa yang tidak terkuak?
Komite Anti-penyiksaan PBB dalam laporannya, 5-7 Mei 2008, menyatakan, praktik penyiksaan yang melanggar HAM di Indonesia cenderung meluas meski kita merupakan salah satu negara pihak yang telah meratifikasi konvensi menentang penyiksaan dan perlakuan atau hukuman yang kejam, tidak manusiawi, atau merendahkan martabat manusia melalui UU No 5/1998.
Anda pasti ingat kisah Sengkon dan Karta. Tetapi tentu anda juga masih ingat dengan kasus salah tangkap pada Dwi Sumaji alias Iwik yang dituduh polisi telah membunuh Udin, wartawan Bernas itu? Tetapi sebagaimana kasus lainnya, polisipun bisa merekayasa BAP. Iwik dipaksa mengakui meskipun ia tidak melakukan yang dituduhkan Polisi. Beruntung sekali kejaksaan jeli, sehingga membebaskan Iwik.
Bukan rahasia lagi jika polisi masih menggunakan cara-cara konvensial untuk membuat BAP seperti tekanan fisik dan intimidasi sehingga apa yang tertuang dalam BAP tidak murni lagi dan hanya untuk memenuhi target polisi. Kalau hal itu tidak diakui polisi, hak polisi. Tetapi itu membuktikan bahwa intitusi ini sedang tidak melakukan reformasi di tubuhnya. Mengapa? Karena kasus ini terjadi sejak tahun 1974-an dan sampai masa reformasi masih terjadi.
Kalau polisi sendiri tidak mau membenahi profesionalismenya, bagai mana dengan hukum kita? Sungguh, sebenarnya kita sedang terancam oleh ketidakprofesionalan polisi. Kalau nasib buruk, kita bisa saja diseret polisi, digebuki, kemudian disuruh mengakui sesuatu yang tidak pernah kita lakukan.
Kapolri harus segera melakukan koreksi dan evaluasi terhadap proses penyidikan selama ini, terutama di tingkat satuan wilayah seperti Polda, Polwil, Polwiltabes, Poltabes dan Polres hingga ke tingkat Polsek.
Kalau tidak, harapan terhadap kepolisian sebagaimana bunyi Pasal 13 (c) UU No 2 Tahun 2002, yaitu ‘Kepolisian RI bertugas memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat’, sepertinya masih jauh panggang dari api.

Tinggalkan komentar

Belum ada komentar.

Comments RSS TrackBack Identifier URI

Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s